Mengenal Hukum Humaniter: Menjelaskan Isi Konvensi Jenewa

Mengenal Hukum Humaniter: Menjelaskan Isi Konvensi Jenewa – Perang merupakan suatu hal yang identik dengan kekerasan dan kekejaman, itulah yang biasanya kita saksikan di film atau dari membaca sejarah. Meski di masa sekarang ini perang bukanlah merupakan permasalahan utama di Indonesia, namun alangkah baiknya jika kita sedikit mempelajari hal satu ini untuk tambahan pengetahuan.

Perang selain membawa kerugian materiil juga akan membawa trauma berkepanjangan bagi pihak-pihak yang terlibat. Banyak sekali kekejaman perang yang tercatat maupun tidak tercatat dalam sejarah. Warga sipil yang terbunuh, perempuan yang dilecehkan dan anak-anak yang dibantai. Berangkat dari keprihatinan yang dirasakan pasca perang, khususnya perang dunia II, dimana banyak sekali masyarakat sipil yang tidak ada kaitannya dengan perang terrenggut nyawanya. Beberapa Negara mencoba untuk mengkaji kembali konvensi Jenewa dan merumuskan peraturan yang tidak boleh dilanggar saat perang untuk mengurangi kemungkinan warga sipil turut menjadi korban perang.

Konvensi Jenewa juga merupakan suatu proses panjang yang tidak selesai dirumuskan hanya dalam satu atau dua kali pertemuan. Dari berbagai pertemuan dan perumusan dengan berbagai pertimbangan akhirnya lahirlah sebuah hukum perang atau lebih dikenal dengan hukum humaniter.

Tentunya di suatu medan perang tidak hanya terdapat pasukan perang saja, namun ada juga pihak-pihak lain seperti tawanan, wartawan, petugas medis dan pasukan yang sedang terluka. Orang-orang ini tidak memiliki kemampuan untuk bertempur dan tidak dibekali oleh senjata sehingga mereka mendapat perlindungan dari hukum humaniter. Hukum humaniter secara garis besar bertujuan untuk melindungi orang-orang sipil dan orang yang tidak dapat bertempur lagi dalam suatu konflik bersenjata.

Pihak-pihak yang tidak boleh diserang dan dibunuh saat perang antara lain adalah:

– Orang yang tidak ambil bagian dalam perang (wanita, anak kecil dan lansia termasuk didalamnya)
– Musuh yang sudah mengaku menyerah/ kalah
– Korban luka atau sakit yang dilindungi peserta konflik
Tawanan perang
– Petugas medis seperti palang merah dan bulan sabit merah.
– Wartawan / orang yang meliput terjadinya perang


Orang-orang ini tidak dapat diserang karena meraka justru orang-orang yang perlu dilindungi saat ada di dalam medan perang. 6 macam orang diatas itu adalah orang yang sering berada di medan perang namun tidak dapat bertarung, mereka tidak dibekali dan dipersenjatai sehingga keadaan mereka di medan perang cukup beresiko.

Nah untuk menandai orang-orang ini biasanya mereka akan memakai tanda yang sangat jelas di pakaian mereka. Palang merah atau team medis sering menggunakan symbol palang merah di lengannya, atau menggunakan baju warna putih. Wartawan pun sering menggunakan tulisan di bajunya yang menunjukkan bahwa mereka berada di perang hanya untuk meliput. Hal ini bertujuan agar mereka terlihat mencolok sehingga musuh bisa melihat mereka dengan jelas dan tidak menyerang.

Semua pihak memiliki kewajiban untuk memberikan pengetahuan ini pada siapapun terutama dua kubu yang sedang berkonflik agar lebih paham mengenai hukum humaniter dan tidak menyerang orang yang tidak sepatutnya diserang.

Domain Hukum Privasi
Artikel Berita Blog Hukum Informasi

Domain Hukum Privasi

Domain Hukum Privasi – Data-data privasi yang dimiliki oleh para pebisnis memiliki kecenderungan harus dilakukan perlindungan secara hukum. Tanpa adanya upaya pemberian perlindungan secara hukum, mustahil bagi perusahaan dapat menyelamatkan aset yang paling berharga. Bagi perusahaan data penting perusahaan merupakan data-data yang digunakan untuk proses berjalannya perusahaan. Bagian privasi perusahaan yang berisi data-data penting tersebut memang wajib untuk diberikan perlindungan secara khusus. Tanpa adanya perlindungan khusus maka berjalannya perusahaan tidak bisa maksimal. Terutama tingkat keamanan data dari perusahaan harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Faktor keamanan data perusahaan dimaksudkan untuk membuat perusahaan tetap aman untuk berkegiatan seperti biasanya.

Area privasi dari perusahaan memang bergantung kepada pemilik perusahaan. Area ini berhubungan dengan cukup detail data-data yang paling penting untuk perusahaan baik itu data jangka pendek maupun data untuk jangka panjang. Data-data tersebut memang kemungkinan besar berpeluang untuk mengalami kebocoran. Perlindungan yang dilakukan secara hukum menjanjikan tingkat keamanan data yang cukup tinggi hingga data tersebut siap digunakan kapan saja. Area privasi tersebut harus tidak boleh diganggu oleh pihak lainnya. Mengganggu area privasi dari orang lain berpeluang untuk mendapatkan masalah yang cukup besar. Area perlindungan daerah pribadi memang wajib dijaga dan diasuransikan supaya tidak terjadi kebocoran informasi data penting perusahaan.

Di dalam dunia maya, setiap informasi yang diberikan oleh pelanggan yang merupakan data penting dan bersifat pribadi memang harus dilindungi. Sebab jika data pelanggan tidak dilindingi maka akan terjadi masalah yang tidak hanya sulit untuk diselesaikan. Kemungkinan terjadi sengketa akibat tidak adanya perlindungan hukum khusus mengenai perlindungan data digital penting membuat para penggunanya merasa yakin dengan yang dilakukan. Apabila tidak memiliki perlindungan hukum yang pasti tentu saja akan membuat area privasi tersebut bisa membahayakan diri sendiri. Salah satunya adalah resiko kebocoran data anggota judi online yang penting di perusahaan sagen judi bola yang tidak boleh diketahui oleh orang lainnya. Pemanfaatan teknologi yang cukup modern tentu saja membuat pemilik perusahaan situs judi bola menjadi harus berhati-hati untuk melindungi data anggota privasinya.

Data-data privasi jika tidak diberikan perlindungan hukum secara pasti tentu saja akan rentan terjadi pemanfaatan oleh pihak yang tidak berkepentingan. Adapun perlindungan hukum yang pasti bisa dimanfaatkan untuk melindungi diri dari kasus pencurian data penting. Pencurian data penting yang tercantum di dalam website memang memiliki kecenderungan sangat merugikan. Biasanya akan ada sanksi hukum yang tegas apabila ada pihak-pihak yang membocorkan atau dengan sengaja melakukan pencurian data privasi milik orang lain. Jika itu terjadi maka payung hukum akan bergerak untuk memberikan pembelaan terhadap area privasi yang dilanggar oleh orang lain. Setidaknya dengan adanya payung hukum yang jelas membuat melindungi data menjadi relatif lebih mudah dan lebih aman.

Kebijakan Bersosial Media yang Diatur Dalam UU ITE
Artikel Berita Blog Hukum Informasi

Kebijakan Bersosial Media yang Diatur Dalam UU ITE

Kebijakan Bersosial Media yang Diatur Dalam UU ITE – Saat ini sosial media merupakan hal yang lumrah ada di kalangan masyarakat, baik di kalangan dewasa, remaja maupun anak-anak. Sosial media merupakan makanan sehari-hari yang selalu ada dan mungkin hampir tidak bisa kita hindari. Memang harus kita akui bahwa sosial media juga membawa banyak kemudahan dan keuntungan bagi kehidupan, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa ada satu sisi dari sosmed yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain jika digunakan dengan kurang bijak.

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan pengguna internet tertinggi di Dunia, berangkat dari sini, pemerintah Indonesia tentunya juga paham akan resiko-resiko yang bisa ditimbulkan dari internet ini (di Indonesia lebih di tekankan dalam penggunaan sosial media). Hal inilah yang kemudian membawa pemerintah Indonesia juga mengatur tentang penggunaan internet. Adanya UU no 11 tahun 2008 atau lebih dikenal dengan UU ITE (undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik), menjadi salah satu acuan dan aturan untuk masyarakat Indonesia dalam berselancar di dunia maya.
Beberapa hal yang diatur dalam UU ITE adalah sebagai berikut :
– Pengakuan informasi/ dokumen yang didapat dari media elektronik bisa menjadi alat bukti yang sah
– Tandatangan elektronik
– Penyelenggaraan sertifikasi elektronik
– Penyelenggaraan system elektronik
– Dan perbuatan yang dilarang dalam penggunaan internet (lebih dikenal dengan cybercrimes).

Mari kita bahas lebih dalam permasalahan cybercrime yang belakangan ini sedang populer sekali di bahas di berbagai media di Indonesia. Dalam UU ITE ada beberapa perbuatan yang bisa dikategorikan dalam cybercrime salah satunya yaitu konten illegal. Konten illegal ini juga ada beberapa jenis seperti kesusilaan, perjudian, penghinaan/ pencemaran nama baik, pengancaman dan pemerasan. Perilaku yang menjurus atau bahkan sudah bisa dikategorikan kedalam beberapa perilaku tersebut bisa terkena pasal UU ITE. Alat bukti yang diambil dari informasi yang didapat dari sosial media atau halaman dalam internet juga sudah bisa menjadi alat bukti yang sah.

Perilaku lain yang termasuk perbuatan illegal dalam internet juga adalah akses illegal, intersepsi illegal, gangguan terhadap data, gangguan terhadap system, dan penyalahgunaan alat dan perangkat. Contoh-contoh pelanggaran ini misal hacking. Masuk dan merubah informasi atau system suatu jaringan perusahaan ataupun pemerintah juga termasuk perbuatan yang melanggar UU ITE. Segala perbuatan yang melanggar perundangan ini bisa dikenai diproses hukum dan dikenai sanksi.

Dengan informasi ini alangkah baiknya jika kita makin bijak dalam menggunakan sosial media dan internet pada umumnya. Hati-hati dalam berkata-kata dan posting, jangan sampai menyinggung dan memposting sesuatu yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Gunakan sosial media sesuai dengan fungsinya, maksimalkan dan manfaatkan untuk keuntungan diri sendiri.

Privasi Hukum Yang Tidak Boleh Dilanggar
Artikel Berita Blog Hukum Informasi

Privasi Hukum Yang Tidak Boleh Dilanggar

Privasi Hukum Yang Tidak Boleh Dilanggar – Masalah privasi terkadang menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius. Banyak kasus yang menyebutkan bahwa untuk kebijakan privasi sering dilanggar. Banyaknya tingkat pelanggaran untuk kebijakan mengenai privasi hukum tentu saja akan membuat para penggunanya akan kesulitan untuk menjaga dimanakah area pribadii masing-masing yang tidak boleh dilanggar. Setiap manusia memiliki area pribadi yang sama sekali tidak boleh dimasuki oleh orang lainnya. Kebijakan mengenai privasi hukum memang masih belum banyak yang memproduksinya. Akan tetapi privasi hukum termasuk salah satu kebijakan yang harus benar-benar disusun sedemikian rupa agar nantinya setiap orang memiliki ruang pribadi yang tidak dapat digantikan oleh orang lainnya.

Bagi pemilik situs memberikan bagian khusus untuk kebijakan privasi hukum tentunya akan membuat pemilik situs merasa aman dengan yang sudah dimilikinya. Tanpa adanya kebijakan area pribadi maka akan kesulitan untuk membuat orang lain bisa ikut serta dalam hal isi dari situs tersebut. Paling tidak untuk melindungi setiap komponen yang ada di dalam situs termasuk informasi berharga yang dicantumkan di dalam situs. Area privasi hukum memang tidak hanya seputar situs online saja. Akan tetapi pada perusahaan juga memiliki area privasi yang menjadi rahasia yang tidak boleh dibongkar oleh orang lainnya. Berusaha untuk membongkar area privasi dalam hal ini data-data penting perusahaan bisa masuk ke dalam kategori pencurian data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Adanya kebijakan khusus untuk mengatur area privasi hukum menjamin bahwa para pemilik privasi tersebut menjadi terlindungi dengan baik. Terutama data-data penting yang benar-benar tidak boleh dibocorkan kepada pihak lainnya yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya perlindungan khusus untuk data-data penting itulah yang membuat para pemilik perusahaan menjadi harus memberikan perllindungan untuk datanya. Adanya kebijakan privasi hukum pada sebuah perusahaan online di dalam situsnya tentu saja akan membuat perusahaan menjadi memiliki alur perlindungan hukum jelas jika kelak ada sesuatu yang tidak diinginkan.

Proses untuk melindungi diri dari kebocoran area pribadi memang menjadi cukup penting. Mengingat bahwa setiap orang memiliki privasi yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang. Adanya perlindungan untuk area privasi tersebut memang menjadi salah satu yang cukup penting untuk dilindungi. Alasannya adalah banyak data-data member penting perusahaan agen judi bola yang memang harus dilindungi dari penggunaan oleh pihak lainnnya yang sama sekali tidak berkepentingan. Data-data member judi online yang disimpan dalam kotak khusus privasi tentunya memaksa orang lain tidak boleh ikut campur dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Area privasi inilah yang memang sangat dijaga dengan cukup ketat dari kemungkinan kebocoran yang cukup parah. Tanpa dilindungi data penting perusahaan agen bola bisa dimanfaatkan pihak yang tidak seharusnya mengambil kepentingan dengan data tersebut.

Ada UU ITE; Namun Tetap Berhati-Hati Dalam Ber-Sosial Media
Artikel Berita Blog Informasi

Ada UU ITE; Namun Tetap Berhati-Hati Dalam Ber-Sosial Media

Ada UU ITE; Namun Tetap Berhati-Hati Dalam Ber- Sosial Media – Setiap manusia pasti memiliki informasi pribadinya masing-masing, mulai dari yang paling sederhana seperti nama, usia, tanggal lahir, hobi, dll. Sebagian informasi-indormasi pribadi ini mungkin tidak masalah jika menjadi konsumsi publik, tapi pastinya ada beberapa informasi pribadi yang kita tidak ingin orang lain tahu. Nah informasi penting yang anda tidak ingin orang lain tahu alangkah baiknya jika anda lebih berhati-hati dalam men-sharing-nya.

Informasi yang ada pada diri seseorang bisa jadi merupakan suatu hal yang biasa saja, namun bisa jadi jika disalah gunakan akan mendatangkan akibat buruk, merugikan diri kita sendiri atau orang lain. Orang lain yang mungkin memiliki niat buruk pada kita bisa memanfaatkan informasi yang ia dapat, katakanlah dari sosial media kita. Mengetahui resiko ini, pemerintah mengaturnya dalam undang-undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik), atau Undang-undang no 11 tahun 2008.

Kegiatan bersosial media itu mencakup banyak hal seperti upload foto, membuat status, share video, komentar, like dan banyak lainnya. Bersosial media berarti membuka diri kita untuk diketahui dan menjadi konsumsi publik. Sesuatu yang berlebihan tidak ada yang baik, termasuk dalam menggunakan sosial media. Saat kita membuka diri terlalu banyak di medsos, maka akan membuka lebih banyak kesempatan bagi orang lain untuk mendapatkan celah masuk dalam gudang informasi pribadi kita.

Banyak kejadian yang sangat disayangkan seperti cyberbully, hacking, penyalahgunaan media foto ataupun video dan penyebaran berita hoax yang disebarluaskan dan merugikan banyak sekali pihak. Memang kini mengurus pelaporan tindak kriminalitas berbasis teknologi informasi makin mudah karena sudah diatur dalam UU ITE. Kriminalitas yang dilakukan di dunia maya juga kini mulai bisa dibuktikan dan di beri sanksi hukum secara legal. Namun alangkah baiknya jika mulai dari sekarang kita batasi diri kita sendiri dari membagikan informasi terlalu banyak di jejaring sosial, karena aksi cybercrime ini sendiri kadang lebih sulit dilacak dan diselidiki dibanding kriminalitas di dunia nyata.

Memang belakangan ini santer diberitakan di berbagai media tentang UU ITE, mulai dari berita TV, internet dan Koran, namun pemahaman masyarakat Indonesia tentang cybercrime dan UU ITE ini juga perlu ditingkatkan, karena di masyarakat awam sendiri masih jarang dibahas. Berbagai sosialisasi tentang apa-apa saja yang termasuk dalam cybercrime, cara penanganannya dan cara pelaporannya juga perlu diberikan oleh Pemerintah ke masyarakat. Binaan tentang cara bijak bersosial media juga perlu untuk lebih didalami. Karena sosial media juga bisa memberikan kita semua manfaat yang lebih luas dan lebih baik dibanding hanya sekedar upload foto ataupun update status saja. Jadi, mari kita mulai dari sekarang untuk makin dewasa dan pandai-pandai menghadapi perkembangan jaman dan mulai bijak bersosial media.